Berita

Rajagaluh (Humas) MAN 2 Majalengka menjadi salah satu titik lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Kepala MAN 2 Majalengka mengucapkan selamat datang kepada para peserta SKTT di MAN 2 Majalengka, berharap pelaksanaan ini berjalan lancar dan mendapat hasil yang diharapkan.

Jumlah peserta yakni 252 peserta, yang dibagi menjadi 2 sesi: sesi 1 pada pukul 08.00 - 09.30 WIB dengan jumlah peserta 150, sementara di sesi 2 pada pukul 10.00 - 11.30 dengan jumlah 102 peserta. SKTT PPPK yang berlokasi di MAN 2 Majalengka ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan Pengumuman Nomor P- 4692/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Pemilihan Titik Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5311/M.SM.01.00/2024 hal Persetujuan SKT Tambahan Pengadaan PPPK TA 2024 di Kementerian Agama.

Selain itu, dalam lampirannya disebutkan bahwa peserta yang tercantum dalam lampiran pengumuman wajib mengikuti pelaksanaan SKTT PPPK sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi PPPK pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024.

SKTT PPPK berbentuk Tes Moderasi Beragama menggunakan Sistem CAT Kementerian Agama dengan ketentuan dan materi sebagaimana terlampir;

1. Materi komitmen kebangsaan
2. Materi toleransi
3. Materi anti kekerasan
4. Materi penerimaan terhadap tradisi

Pelaksanaan SKTT PPPK ini berjalan tertib dan kondusif, dengan dukungan panitia lokal serta fasilitas yang memadai. Pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen untuk menjaring tenaga profesional yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini guna mendukung serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.